KERJASAMA INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: MEDAN-PENANG)

Stivani Ismawira Sinambela

Sari


Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang (Georgetown) di Malaysia terbentuk dari adanya kesamaan kultur dan etnisitas penduduknya yang ditandatangani sejak Oktober 1984 dengan harapan berkembangnya kerjasama di segala bidang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan kerjasama Sister City dengan Penang pada tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagian besar data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan:  1) Decisions Making Process yang merupakan proses awal yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum memutuskan suatu tindakan. 2) Paradiplomacy yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan Pemerintah sub-nasional di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kewenangan pada Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan hubungan luar negeri, kerjasama Sister City dengan Kota Penang adalah MoU yang telah disepakati bersama belum mengalami pembaharuan sejak tahun 1984, hal tersebut menunjukan adanya stagnansi pada hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dengan Penang. Selain MoU yang tidak mengalami perubahan sejak disepakati oleh kedua belah pihak, terdapat beberapa hambatan yang terbagi menjadi dua, yaitu External Government Issues dan Internal Government Issues.

Kata Kunci


Paradiplomasi; Sister City; Kerjasama Medan-Penang

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Daftar Buku

Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Penerbit Granit, Jakarta, 2004.

Allison, Graham T, Essence Of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, Little, Brown and Company, Boston, 1971.

Cipto, Bambang, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, Dan Masa Depan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

C.S.T. Kansil, Pemerintah Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Djelantik, Sukawarsini, Diplomasi antara Teori & Praktik, Graha Ilmu, Jakarta, 2008.

Dunn, William N. Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press, 2000.

Jackson, Robert & Sorensen, Georg, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Jatmika, Sidik, Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional, Bigraf, Yogyakarta, 2001.

Mukti, Takdir Ali, Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia, Yogyakarta, 2013.

Morgenthau, Hans J., Politik Antarbangsa, Yayasan Obor, Jakarta, 2010.

Mas’oed, Mohtar, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis Dan Teorisasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.

Nasution, S., Metode Research (Penelitian Ilmiah), Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Nugroho, Riant, Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Nuraeni S, Deasy Silvya, & Sudirman, Arifin, Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Raco, J.R, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Gramedia, Jakarta, 2010.

Roy, S. L., Diplomasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Sabarno, Hari, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Simanjuntak, Bungaran Antonius dkk, Otonomi Daerah, Etnonasionalitasme, Dan Masa Depan Indonesia, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2012.

Sinaga, Obsatar, Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik, Lepsindo, Universitas Padjajaran, Bandung, 2010.

Suharto, Edi, Analisis Kebijakan Publik, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2010.

Daftar Jurnal

“Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN”, Transformasi, Vol.XIV, No 22, 2012.

“Total Diplomasi Dan Pencitraan Indonesia”, Transformasi, Vol.XIV, No 22, 2012.

“Outlooks for the legal framing of Paradiplomacy: The case of Brazil”, Federal Governance, vol. 7 no. 3, pp. 39-49.




DOI: http://dx.doi.org/10.22303/pir.3.2.2019.173-184

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

Kantor Redaksi Jurnal Power in International Relations (PIR) . Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241

 

Qries Qries Qries

 

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.