The Thought of Developing Halal Maritime Tourism Destination Towards Indonesia's Vision as a World Maritime Axis

Sari

Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia merupakan peluang bagi Indonesia untuk menginternasionalisasi kawasan sub-nasional. Kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimilikinya merupakan modal utama untuk mencapai visi tersebut. Wisata bahari khususnya wisata pantai dan pesisir merupakan salah satu prioritas program kerja Indonesia menuju visi 2030. Di sisi lain, perkembangan tren pariwisata halal di dunia merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan wilayah baharinya sebagai destinasi wisata halal bahari. Pada tahun 2016, Indonesia memperoleh penghargaan sebagai pemenang dalam World Halal Tourism Award 2016. Sejalan dengan penghargaan tersebut, Indonesia menetapkan Sumatera Barat, Aceh dan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal di Indonesia. Pemerintah sub-nasional memiliki peran yang signifikan untuk mewujudkan visi tersebut di atas. Tulisan ini memusatkan perhatian pada peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi domestik yang mendapat pengaruh sangat besar dari kecenderungan perkembangan ekonomi politik kawasan dan global. Peran aktor sub-nasional dalam hal ini dijelaskan dengan eksplorasi konsep pariwisata halal, strategi glocalization dan Entrepreneurial City. Pariwisata Halal merupakanindustri pariwisata yang memenuhi konsep halal berdasarkan ajaran hukum Islam. Ide wisata halal bahari di Sumatera Barat merupakan sebuah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu wilayah dalam sektor pariwisata Halal. Ide tersebut sejalan dengan dengan strategi glocalizationyang mempromosikan rekonsentrasi pertumbuhan industri dan investasi infrastruktur dalam ekonomi regional dan wilayah perkotaan yang strategis. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun serangkaian strategi sebagai Entrepreneurial Cityyang mampu mengakomodir ide wisata halal bahari dalam bidang kebijakan, tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat daerah.