POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (KHUSUSNYA PROVINSI SUMATERA UTARA)

Fani Budi Kartika, Bambang Indra Gunawan

Sari


Politik hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum/regulasi yang dapat diberlakukan dan menyangkut pilihan tentang hukum/regulasi yang akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Mukadimmah Konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia. Arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya harus terus menerus dilakukan refleksi dan evaluasi, apakah politik hukum tersebut menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung cita-cita bangsa, atau ternyata menjadi penghambat cita-cita bangsa meraih kesehjateraan. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan Bagaimana Penerapan Politik Hukum di Indonesia  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Sejauhmana efektifitas  politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi  mampu mendukung kesehjateraaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa penegakkan hukum atas kasus korupsi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga tidak memberikan efek positif yang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Padahal Sumatera Utara adalah salah satu provinsi masuk dalam 5 (lima) besar  provinsi yang paling banyak menciptakan kerugian keuangan negara. Hal ini dapat dipahami pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah dipaparkan tidak hanya memperhatikan penegakkan hukum tetapi juga memperhatikan faktor-faktor ekonomi lainnya dan memperhatikan kebijakan ekonomi serta regulasi pemerintahan pusat.

Kata Kunci


Politik Hukum; Tindak Pidana Korupsi; Pertumbuhan Ekonomi

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A. BUKU

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap bulan Maret dan September menunjukkan pada periode 2011-2017. Dari 30,12 juta jiwa penduduk miskin (12,49 persen populasi) di tahun 2011, turun menjadi 27,77 juta orang penduduk miskin pada Maret 2017 (10,64 persen populasi), Kenaikan penduduk miskin terjadi pada September 2013 dan Maret 2015 karena pada periode tersebut terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak (Sumber : Badan Pusat Statistik).

Solly. L. 1994. Filsafat Ilmu Dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju.

Peter M.Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media

Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Imam S dan A. Ahsin Thohari. 2004. Dasar-dasar Politik Hukum.

Jazmi Hamidi. 1999. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak dilingkungan peradilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie. 2014. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Bernard L. Tanya, dkk., 2013. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono. S. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Pers.

Peter. M.M. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.

Jhony. I. 2006. Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Publishing.

Soerjono. S dan Sri. M. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke- 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Padmo W. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

C. WEBSITE:

Sumber situs: cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia Rp203,9 triliun

Sumber situs: Republika.co.id ICW : Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat, Senin19February201817:55WIB

APrasetyantoko, Bencana Finansial Stabilitas sebagai barang Publik, Cetakan ketiga, Jakarta: Kompas, 2008

Ardeno Kurniawan, SE,.M.Acc.,AK, Korupsi Membuka Pandora Box, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2018.

B. Herry Priyono , Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta . 2018.

Budi Setiyono,Dkk, Ph.D, Gerakan Anti Korupsi, Perbandingan antara Korea Selatan dan Indonesia, Nuansa Cendekia, 2018

Bambang Widjojanto, Berantas Korupsi Reformasi, Catatan Kritis BW, Intrans Publishing, Malang,Jatim, 2018.

Firman Halawa, Edi Setiadi, Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit, Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, Bandung, 2016.

Hotma P. Sibuea, Ilmu Politik Hukum suatu cabang Ilmu Pengetahuan, Erlangga, Jakarta, 2017

Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,Normatif,Teoritis,Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007.

Maidin Gultom, Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

Malik Ruslan, Politik Anti Korupsi di Indonesia, Gradualitas dan Ambiguitas, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2017.

Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Jakarta, 2011.

Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali Press, Depok, 2018.

L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Jakarta 1983.

Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo,Jakarta, 2005,

D. JURNAL

Stephan Haggard, The Rule of Law And Economic Growth , The University Of Texas School Of Law Conference On Measuring The Rule Of Law March 25-26,2010.

Phany Ineke Putri, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa, Journal of Economic and Policy: Jejak 7(2), 2014.

Cooper Drury, Jonathan Krieckhaus, and Michael Lusztig. (2006). Corruption, Democracy, and Economic Growth. International Political Science Review . Vol 27, No. 2.

Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru




DOI: http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.2.1

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

Kantor Redaksi Jurnal Lex Justitia

Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241