ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TERKAIT TINDAK PIDANA RINGAN

Fikih Al-Ikhsan Lubis, Anggraini Nasution, Andre Alfian

Sari


Kasus-kasus hukum ringan atau lebih dikenal dengan sebutan tindak pidana ringan sudah sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita, terutama dimasyarakat yang tinggal di pinggiran kota,yang kebanyakan berkehidupan pas-pasan dan sangat rendah akan pengetahuannya dibidang hukum. Seperti kasus pencurian ringan yang pernah terjadi yang dilakukan oleh klijo sumanto (76) yang mencuri setandan pisang klutuk mentah seharga rp.2.100,- di sleman Yogyakarta,  kasus mbok minah yang mengambil 3 buah kakao seharga rp.2.100,-, kasus pencurian bumbu dapur merica dilakukan seorang kakek, pencurian kartu vocer  isi ulang sebesar rp.10.000,- oleh siswa SMP dan sebagainya. Hal serupa tidak menutup kemungkinan terjadi juga di Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan dan kota stabat dimana ishak sitepu dan kawan-kawan melakukan tindak pidana pencurian ringan di perkebunan kelapa sawit lonsum pondok bawah milik PT. PP lonsum perkebunan sesuai dengan Putusan PN.Stb.No.300/Pid/B/2015.Stb. Tanggal 01 Juni 2018 yang kemudian melakukan banding ke pengadilan tinggi medan yang akhirnya diputus hakim tinggi melakukan pencurian tindak pidana ringan yakni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan pemberatan yang dihukum sebagaimana sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana dan dipidana penjara selama 6 bulan dikurangi masa tahanan sesuai dengan putusan pengadilan tinggi negeri medan tersebut. Begitu juga hal nya dengan kasus yang diteliti dalam Putusan Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Mdn dan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn yang dilaksanakan dengan mekanisme Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana pencurian ringan ke Pengadilan Negeri Medan dengan acara pemeriksaan cepat atau acara pemeriksaan biasa atas kuasa penuntut umum demi hukum dan disidangkan dengan hakim tunggal. banyak juga terjadi kasus tindak pidana yang akhirnya berakhir dipengadilan negeri dengan berbagai bentuk penjatuhan penjara/tahanan yang disesuaikan dengan  tindak pidana ringan yang dilakukan dan yang terdapat di KUHPidana.di tengah masyarakat kasus-kasus tindak pidana ringan tidak menutup kemungkinan banyak juga yang tidak diperoses sampai ke pengadilan dan hanya selesai di kepolisian saja, artinya kepolisian mengambil tindakan sesuai dengan kepentingan hukum kedua belah pihak yakni korban dan pelaku tindak pidana ringan tersebut. Tindak pidana ringan ini dikenakan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sama halnya dengan kasus penghinaan ringan. Kasus tindak pidana ringan banyak terjadi khususnya di Kota Medan yang melibatkan masyarakat kecil informasinya dapat di akses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi. dan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 ini apakah sudah diterapkan oleh Institusi Pengadilan selaku pemberi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan Peraturan Perma tersebut, dan kemudian guna melihat pelaksanaannya di ke Polisian Resort Medan Barat apakah dan bagaimana pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang ketentuan batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sudah sesuai dengan apa yang di nyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diharapkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat terutama tersangka dan korban yang mencari kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Yuridis melalui analisis peraturan dan perundang- undangan serta Putusan-Putusan Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Utara, doktrin, dan studi kasus di kepolisian sektor Medan Barat untuk kasus tindak pidana ringan. tulisan ini membahasa tentang pengertian tindak pidana ringan,hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan khususnya di pengadilan dalam putusan-putusannya dan bagaimana pelaksanaannya di kepolisian sektor Medan Barat apakah sudah sesuai dengan KUHAP dan KUHP serta PERPU, bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP terkait Putusan Nomor 12/Pid.C/2018/PN.Mdn dan Nomor 2732/Pid.B/2018/PN.Mdn.


Kata Kunci


Analisa yuridis; Tindak Pidana Ringan; Hukum Positif

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A. BUKU

Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State, Diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum, Bandung, Alumni

R.Soesilo, 1996, Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal- Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Ronald S. Lumbuun, 2012, PERMA RI Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang: Cetakan Pertama. Jakarta : Rajagrafindo Persada

Leden Marpuang. 2005. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljanto. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Niniek Suparni. 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan: Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika.

P. A. F. Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

Syukri Akub, dkk. 2012. Wawasan ‘Due Process Of Law’ Dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Rangka Education.

Abdullah Maerlang, dkk. 2011. Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Kedua). Makassar: AS Publishing.

B. UNDANG-UNDANG

Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- undan Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. INTERNET

Awaludin Hendra, Analisis Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan dari sisi PERMA No.2 Tahun 2012, Kompasiana, diunduh, 21 Juni 2018.

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/25822/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANARAHMITA%20PUTRI%20KUSUMA%20W..pdf?sequence=1 , diunduh 6Agustus 2019

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/4477/0 , diunduh 6 Agustus 2019




DOI: http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.2

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

Kantor Redaksi Jurnal Lex Justitia

Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241