URGENSI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DALAM PENGUJIAN UNDANG – UNDANG OLEH WARGA NEGARA ASING DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Bambang Indra Gunawan

Sari


Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan amanah dari perubahan Konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 Amandemen ke – 4 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga saat ini kekuasaan kehakiman memiliki lembaga baru selain Mahkamah Agung. Maka oleh peraturan perundang-undangan yang ada membuat Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan yang melekat fungsinya sebagai penjaga atau pengawal konstitusi negara Republik Indonesia. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutus permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, apakah ada kerugian konstitusional yang disebabkan terbitnya suatu undang-undang, dan siapa saja subjek hukum dapat melakukan permohonan pengujian undang-undang. Tetapi kemudian tidak semua subjek hukum dapat melakukan permohonan pengujian undang-undang karena Undang-Undang maupun Mahkamah Konstitusi memberikan kriteria apakah subjek hukum tersebut memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai pemohon perkara. Maka seharusnya masyarakat/subjek hukum mampu dan dapat mengetahui letak Kewenangan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam menentukan kedudukan hukum mereka ketika mengajukan permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A. Buku

Arief Ainul Yaqin, 2018, Constitutional Question, Sinar Grafika , cet, pertama, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas Indonesia kerjasama Mahkamah Konstitusi,Cet pertama, Jakarta.

------------------------, 2004 Setahun Mahkamah Konstitusi :Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, serta Harapan , (dalam) Refly Harun, ed., Menjaga Denyut Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta.

------------------------, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta.

------------------------, 2010, Model-model pengujian konstitusional diberbagai negara,sinar grafika.Jakarta

Harjono, 2008 , Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Herlinda, Erna, Tinjauan Tentang Gugatan Class Action dan Legal standing di Peradilan Tata Usaha Negara, USU, Medan

Hadi, Nurudin, 2007 Wewenang Mahkamah Konstitusi, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

I Dewa Gede Palguna,2013 Pengaduan Konstitusional ;Upaya Hukum terhadap Pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, Sinar Grafika, Jakarta

Latif, Abdul, 2009, Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi.Total Media, Yogyakarta.

Marbun, SF, et.Al.,2002, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.UII Press. Yogyakarta.

Mahfud,Moh M.D, 2001, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi Rineka Cipta, Jakarta.

----------------------, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta.

Marzuki, Laica, 2005, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Konstitusi Press. Jakarta.

Strong,C F,2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Konstitusi Dunia [Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comperative Study of Their History and Existing Form], diterjemahkan oleh SPA Teamwork, Cet. 1, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia).

Soekanto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press).

Siahaan, Maruarar, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi Press, Jakarta.

Subardiah, Maissy, 2007 Legal Standing pemohon dalam pengujian Undang-undang (Judicial Review) pada Mahkamah Konstitusi, Mappi-FHUI , Jakarta.

Suteki, Galang Taufani, 2018 Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok, Rajawali Pres

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda,2003, Teori dan Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta.

B. Undang-Undang / Penerbitan Resmi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 27 Juni 2005.

Putusan MK Nomor : 001-021-022/PUU-I/2003

Putusan MK Nomor : 004/PUU-I/2003

Putusan MK Nomor : 014/PUU-I/2003

Putusan MK Nomor : 006/PUU-III/2005

Putusan MK Nomor : 010/PUU-III/2005

Putusan MK Nomor : 019-020/PUU-III/2005

Putusan MK Nomor . 137/PUU-XII/2014

C. ARTIKEL/JURNAL/Web Site.

Berita Mahkamah Konstitusi No.12 , 2005

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014,

Janedri M. Gaffar, “ Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia” Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, Maret 2013, (Jakarta, Mahkamah Kosntitusi).

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24. No. 2, UII, Yogyakarta, April 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.1.1

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

Kantor Redaksi Jurnal Lex Justitia

Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241