PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Fitri Yani, Erni Damayanti

Sari


Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa batas berkembangnya dan terampaikannya berbagai informasi dikarenakan pengaruh globalisasi informasi ini.

Perkembangan dunia teknologi yang semakin berkembang berakibat kepada hubungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang belum ada pengaturannya dikarenakan modus yang digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. atas hubungan hukum tersebut dunia teknologi atau cybermaya sangat rentan terhadap penyalahgunaan hukum dengan lahirnya kejahatan-kejahatan baru  maka diperlukan juga pengaturan baru yang mengaturnya atau dikenal dengan istilah politik hukum. 

Kata Kunci


peranan; teknologi informasi; perkembangan hukum

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

Abdul Manan, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana, Jakarta, 2014.

Ahmad Ainur Rahman, Globalisme, Bangkitnya Ideologi Pasar, Lafdl, Jogjakarta, 2006.

Agung Sirajiddin Vidianto, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Hubungan Internasional di Era Globalisasi, https://matulessi.wordpress.com/author/matulessi/page/6/, 2010.

Al Umry, Modul Mata Kuliah Aspek Pengubah Hukum, 2014.

Dimitri Mahayana, Berhala globalisme dan kapitalisme global, www.antiglobalism.co.id, 2008.

Maryanto, Globalisasi, Unifikasi, dan Harmonisasi Hukum, diakses melalui http://maryanto.blog.unissula.ac.id/2011/10/07/pengaruh-globalisasi-terhadap-hukum ekonomi-indonesia/, 2011.

Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 1, Konsep dan Teori, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Yanuar Ikbar, Ekonomi Politik Internasional 2, Konsep dan Teori, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 2 Aturan Peralihan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Pasal 192 Undang Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) Pasal 142

UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, selanjutnya UU jo UU No. 19 tahun 2011




DOI: http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.3.1

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

Kantor Redaksi Jurnal Lex Justitia

Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241