DINAMIKA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DINEGARA BAGIAN ASEAN DI ERA SBY 2004-2009

Yuli Handayani, Muhammad Novan Prasetya

Sari


Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tidak pernah selesai dihadapi pemerintah Indonesia, mulai dari tidak dibayarkannya gaji, sampai ratusan TKI yang dianiaya dan terancam hukuman mati di luar negeri, khususnya di Malaysia. Penyebab utama terjadinya kasus penyiksaan TKI yang bekerja di Malaysia, karena perbedaan Undang-undang ketenagakerjaan, miskomunikasi antara majikan dengan TKI menjadi penyebab kemarahan majikan, rendahnya kompetensi TKI dan tingginya tuntutan majikan menjadi penyebab tidak puasnya majikan atas hasil pekerjaan TKI yang berdampak kemarahan dan penyiksaan serta perbedaan kultur antara TKI dan majikan. Pemerintah Indonesia masih dinilai oleh belum bersikap proaktif dan komprehensif untuk melakukan perlindungan, baik dari segi fisik, finansial terutama dari segi hukum terhadap para TKI bermasalah. Munculnya berbagai permasalahan menyangkut perlindungan dan penempatan TKI tersebut serta berdasarkan berbagai pertimbangan yang ada, maka pemerintah pada tahun 2004 telah mengeluarkan kebijakan mengenai permasalahan TKI yaitu melalui UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Pada tanggal 30 Mei 2011, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat menandatangani protokol atau amandemen nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia. Salah satu isinya menegaskan bahwa perekrutan tenaga kerja tetap dilakukan swasta dan wajib melalui BNP2TKI yang bertanggung jawab dalam penempatannya. Pemerintah bertindak menyiapkan regulasi dan melakukan pengawasan. Menyangkut perbaikan perlindungan hak TKI di Malaysia seperti penyimpanan paspor sendiri, pemberian libur dan cuti, pengendalian biaya penempatan dan adanya akses komunikasi. Dengan demikian salah satu sumbu masalah pengusiran TKI telah terakomodir. Disepakati pula pembentukan Joint Task Forces (JTF) untuk mengawasi, memonitor implementasi MoU itu. Kewenangan pengelolaan TKI kepada BNP2TKI agar kebijakan penempatan dan pemulangan TKI dilakukan satu pintu sehingga bisa dikurangi permasalahan TKI. Dengan adanya kebijakan tentang TKI, diharapkan mampu mengatasi, memberikan solusi, dan pemecahan permasalahan TKI yang selama ini telah membelenggu masyarakat Indonesia pada umumnya, dan Pemerintah Indonesia serta TKI pada khususnya.


Kata Kunci


Permasalan TKI; Upaya Pemerintah; Perlindungan Hukum

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic Community 2015, hlm.v.

Ananta, A., & Chotib. (2002). Dampak Mobilitas Tenaga Kerja Internasional Terhadap Sendi Sosial, Ekonomi, dan Politik di Asia Tenggara. Sebuah Gagasan untuk Kajian Lebih Lanjut. Mobilitas Penduduk Indonesia : Tinjauan Lintas Disiplin. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Soelaiman, T. (2017). Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri. Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(3), 295-302.

Annisa Erou Legal Researcher | Greenpeace Indonesia, Memahami Kerangka Undang-Undang 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

TN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Dalam Persandingan Disertai Catatan. Jakarta: Forum Konstitusi. 2005.

Al-Tarawneh, H. A. (2012). The main factors beyond decision making. Journal of Management Research, 4(1:E18), 1-23. doi:10.5296/ jmr.v4i1.1184

Asian Development Bank. (2006). Workers’ remittance flows in Southeast Asia. The Philippines: Asian Development Bank.

Sepriandi, S. (2018). Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah (PMB) di Debarkasi Kota Tanjungpinang. KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2), 79-103.

Forcese, Craig. “The Capacity to Protect: Diplomatic Protection of Dual Nationals in the 'War on Terror' (April 2006)”. Journal of International Law, 17, no. 2, (2006) 375- 384,https://ssrn.com/abstract=1092714 or http://dx.doi.org/10.1093/ejil/c hl003

Paramitaningrum, R. V. Y., & Dewi, G. D. P. (2018). Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri. dalam Jurnal Global & Strategis, Th, 12.

Pelembangaan regional mengenai hak asasi manusia. file:///F:/bahan%20skripsi/Pelembagaan_Regional_mengenai_Hak_Asasi_Manusia_di.pdf

Permasalahan Tki Indonesia Dan Malaysia. file:///F:/bahan%20skripsi/pdf%20asean%20tentang%20tki.pdf

Pengertian hubungan internasional. https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-hubungan-internasional/

Gender Dalam Teori Hubungan Internasional. https://syafaatwideshot.wordpress.com/2012/04/23/gender-dalam-hubungan-internasional/

Diplomasi indonesia dalam perlindungan tenaga kerja indonesia (tki) di malaysia tahun 2016-2017. Zida Amalia_I72215023 diplomasi.pdf

Perlindungan kasus tenaga kerja indonesia di Malaysia. https://www.google.com/search?safe=strict&q=perlindungan+kasus+tenaga+kerja+malaysia+di+indonesia+dan+kasus+hukumnya&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwid5OfeheLrAhWabysKHRgUD_kQBSgAegQIDBAv&biw=1034&bih=620

UU perlindugan TKI kurang memadai diluar negeri. https://www.radarbogor.id/2020/01/19/uu-tki-kurang-memadai-terhadap-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-tki-di-luar-negeri/

masalah yang dihadapi TKI di luar negeri. https://www.wartaekonomi.co.id/read179399/5-hal-ini-masih-jadi-masalah-bagi-pekerja-indonesia

Masalah Buruh Dan Solusi Untuk Para TKI. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5399899760370/masalah-buruh-dan-solusi-capres-cawapres-broleh--sugeng-santoso-pn-/

Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 78b5bfb0-paf-indo-policy-legal_screen.pdf

BBC. “Adelina: TKI yang meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan lukaluka membuat marah bangsa”. diakses pada 28 September 2020. http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843

Para Tki Yang Akan Dikirim Keluar Negeri https://nasional.kompas.com/read/2018/05/22/13473581/melindungi-para-pejuang-devisa-di-malaysia?page=all


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan. Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.