PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA

Erika Apulina Siregar

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Inpres Desa TertinggalManusia Di Kabupaten Dan Kota Propinsi Sumatera Utara selama tahun 20014-2007.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 25 Kabupaten dan 8 Kota. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten dan kota yang dijadikan sampel, yang dipublikasikan melalui website  www.djpk.depkeu.go.id, www.bpk.go.id, dan Biro Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan  metode analisis data yaitu menggunakan data panel atau pooling least square (PLS). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan metode data panel yang merupakan  penggabungan  data  cross  section  dan  data  time  series.  Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X1, Dana Alokasi Umum sebagai variabel X2, Dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel X3 serta Variabel Dependennya yaitu  Inpres Desa Tertinggal sebagai Variabel Y dengan Total Sampel per tahun sebanyak 15 Kabupaten dan 7 Kota.Hasil penelitian ini menunjukkan Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal sedangkan Dana Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  berpengaruh  negatif  terhadap Inpres Desa Tertinggal.


Kata Kunci


Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Inpres Desa Tertinggal

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdullah, Sukriy dan Abdul Halim.2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi IV. YogyakartA

Abimanyu, Anggito. 2005. Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih. Bapekki Depkeu

Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Bland, Robert L. and Samuel Nunn. 1992. The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets. Public Budgeting & Finance. Vol. 12, No. 2: 32-47.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. 2005. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pekalongan. Pekalongan.

Darumurti, Khrisna D.Umbu Rauta dan Daniel D. Kameo. 2003. Otonomi Daerah Perkembangan pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2001.Bungai Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta

Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.

Holtz-Eakin, Doglas, Harvey S, & Schuyley Tilly. 1994. Intertempora Analysis of State An Local Government Spending: Theory and Tests. Journal of Urban Economics 35: 159-174

Kuncoro, Haryo. 2007. Fenomena Flypaper Effect pada Indeks pembangunan manusia Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X.

Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Makalah. Disampaikan dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat.

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tentang Dana Perimbangan

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118

Saragih, Juli Panglima. 2005. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia. Jakarta. Sidik, Mahfud et al, 2002, Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah, Buku Kompas, Jakarta.

Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.

Simanjuntak, Robert. 2001. Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference. LPEM-UI. Jakarta.

Syaiful. 2008. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.

Syaukani, H.R, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2005. Otonomi Daerah dalam Negara KesatuanRepublik Indonesi. Pustaka Pelajar. Cetakan ke IV. Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UNDP. 1996. Human Development Report. Oxford University Press. New York

. 2004. Human Development Report. United Nations Development Programme. New York

World Bank. 2006. World Development Report.




DOI: http://dx.doi.org/10.22303/accumulated.1.2.2019.160-170

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

Kantor Redaksi Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition Journal).

Gedung LPPM Lt2, Kampus Universitas Potensi Utama. Jl. K.L. Yos Sudarso Km 6,5 No.3-A Telp. (061) 6640525 Ext. 214 Tanjung Mulia Medan 20241